Peringati OTDA XXVIII, Pemda BS Gelar Upacara
Bengkulu Selatan, beritakita1.click – Pemerintah Daerah (Pemda) Bengkulu Selatan (BS) menggelar upacara dalam rangka memperingati Hari Otonomi Daerah (Otda) yang ke-XXVIII tahun 2024 di Halaman kantor Bupati BS. (25/04/2024)
Bertindak selaku Inspektur Upacara Bupati Bengkulu Selatan Gusnan Mulyadi, SE, MM dengan dihadiri oleh, Sekretaris Daerah (Sekda) BS Sukarni Dunip, seluruh FKPD, para Kepala OPD, Pejabat Esselon II, III, dan IV jajaran Sekretariat Daerah BS, para pelajar tingkat SMP, SMA/SMK/Sederajat serta seluruh ASN jajaran Sekretariat Daerah BS.
Saat menyampaikan amanatnya, Inspektur Upacara Gusnan Mulyadi menyampaikan arahan dari Menteri Dalam Negeri, tentang Peringatan Hari Otonomi Daerah tahun 2024 yang mengusung tema “Otonomi Daerah Berkelanjutan Menuju Ekonomi Hijau dan Lingkungan yang Sehat”.
” Tema ini dipilih untuk memperkokoh komitmen, tanggung jawab dan kesadaran seluruh jajaran Pemerintah Daerah akan amanah serta tugas untuk membangun keberlanjutan dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup di tingkat lokal serta mempromosikan model ekonomi yang ramah lingkungan untuk menciptakan masa depan yang berkelanjutan bagi generasi mendatang,” ujarnya.
Lebih lanjut ia menambahkan, otonomi daerah dirancang untuk mencapai dua tujuan utama termasuk di antaranya tujuan kesejahteraan dan tujuan demokrasi. Dari segi tujuan kesejahteraan, desentralisasi diarahkan untuk memberikan pelayanan publik bagi masyarakat secara efektif, efisien dan ekonomis, Sedangkan dari segi tujuan demokrasi, sambungnya, kebijakan desentralisasi menjadi instrumen pendidikan politik di tingkat lokal yang mempercepat terwujudnya masyarakat madani atau civil society.
Bupati mengungkapkan, dalam konteks ekonomi hijau yang merupakan salah satu dari enam strategi transformasi ekonomi Indonesia untuk mencapai visi 2045, kebijakan desentralisasi memberikan ruang bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan pengelolaan sumber daya alam secara lebih efisien dan berkelanjutan.
“Dengan menggabungkan kebijakan otonomi daerah yang berfokus pada pembangunan ekonomi hijau, kita dapat menciptakan dampak positif bagi lingkungan, perekonomian secara keseluruhan,” ujarnya.
Tidak hanya itu ia juga menyampaikan disamping mendorong percepatan perbaikan kualitas pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam konteks ekonomi hijau, Pemerintah Daerah secara eksisting dihadapkan pada hambatan dan tantangan dalam pembangunan daerah untuk mendorong program Pembangunan Nasional meliputi penanganan stunting, penurunan angka kemiskinan ekstrem, pengendalian inflasi, peningkatan pelayanan publik yang berkualitas melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), percepatan proses pemulihan perekonomian Nasional maupun Daerah serta ekonomi hijau dan lingkungan yang sehat.(adv)
Penulis Berita : SY.SOPIAN EFENDI