Masyarakat Pemilih Dilarang Melakukan Pemotretan Hak Pilihnya Di Bilik Suara

Bengkulu Selatan, beritakita1.click – Menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 14 Februari 2024 mendatang, berkembang isu money politik atau politik uang dengan cara setor fhoto saat mencoblos surat suara.

Praktik money politik dengan modus setor foto pencoblosan ini, tentu bisa saja terjadi.

Pasalnya, sebagian besar warga saat ini sudah memegang ponsel yang dilengkapi kamera.

Lalu, bagaimana sebenarnya aturan masuk bilik suara? Apakah boleh membawa ponsel atau HP?  Jika hal ini terjadi sudah barang tentu melanggar azas pemuli yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Ketentuan larangan itu tertuang dalam Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Pemilu) pasal 2, bahwa masyarakat pemilih tidak dibenarkan untuk melakukan pemotretan surat suara saat melakukan pencoblosan di bilik suara.

Aturan Perundang-undangan tersebut dipertegas dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 25 Tahun 2023 pasal 25 huruf E, mengingatkan dan melarang Pemilih Membawa Telpon Genggam dan atau Alat Perekam Gambar ke Bilik Suara.

Dan PKPU Nomor 25 Tahun 2023 Pasal 28 ayat 2 berbunyi Pemilih Tidak Boleh Mendokementasikan Hak Pilihnya Dibilik Suara.

Dan didalam PKPU Nomor 3 Tahun 2019 pada Pasal 38 Ayat (1) huruf d menegaskan bahwa anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) wajib mengingatkan dan melarang pemilih membawa ponsel ke dalam bilik suara.

Muhamad Arif Hidayat, S.Pd.I, Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bengkulu Selatan (BS) ketika dijumpai diruang kerjanya (25/01/2024) mengatakan dengan tegas bahwa tidak diperboleh bagi Masyarakat Pemilih untuk melakukan Pemotretan Hak Pilihnya dibilik suara.

“Larangan memotret surat suara dan larangan membawa ponsel ke dalam bilik suara tentu sejalan dengan prinsip Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luber Jurdil),”ujar M.Arif.

Menurut M.Arif, jika tidak ada larangan membawa ponsel dan memfoto surat suara bisa membuka cela bagi praktik money politik. Sebaiknya, kita hindari tindakan yang dapat mengganggu dan mencoreng proses demokrasi, Pemilu 2024. Apalagi melakukan tindakan yang dilarang bisa merugikan diri sendiri.

“Jika nekat masih melakukan, siap-siap saja kena sanksi,”tegas M.Arif.

Penulis Berita : Sy.Sopian Efendi