Kurikulum Merdeka : USBN Dihapus, Lulus Dengan Menyenangkan

Sukoharjo, beritakita1.click – Pendidikan adalah hak setiap anak. Namun, terkadang sistem pendidikan yang ada membuat anak-anak lebih fokus pada mencapai nilai tinggi daripada menikmati proses belajar. Kurikulum Merdeka hadir untuk mengubah hal tersebut. Salah satu perubahan signifikan adalah penghapusan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN). Hal ini dilakukan agar anak-anak dapat lebih menikmati proses belajar tanpa tekanan dari evaluasi yang terlalu berat. Dalam Permendikbudristek No. 21 Tahun 2022, disebutkan bahwa penilaian pada pendidikan dasar dan menengah haruslah berbasis kompetensi dan pengembangan karakter. Oleh karena itu, penghapusan USBN dalam Kurikulum Merdeka merupakan langkah yang tepat untuk menciptakan pendidikan yang lebih menyenangkan bagi anak-anak.

Permendikbudristek tersebut berlaku sejak 28 April 2022, Penghapusan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) pada Kurikulum Merdeka masih menjadi topik hangat dalam dunia pendidikan. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk membangun pendidikan yang lebih menyenangkan dan berbasis kompetensi serta karakter. Kurikulum Merdeka menjadi terobosan baru dalam dunia pendidikan Indonesia, dengan mengubah sistem penilaian yang biasanya berorientasi pada pencapaian nilai tinggi, menjadi penilaian berbasis kompetensi dan pengembangan karakter.

Perubahan ini direspon positif oleh banyak kalangan. Menurut Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Makarim, penghapusan USBN di Kurikulum Merdeka bertujuan agar anak-anak lebih fokus pada proses belajar dan pengembangan diri, bukan hanya sekadar mendapatkan nilai tinggi. Selain itu, dengan tidak adanya USBN, para pendidik dan siswa dapat lebih leluasa dalam melakukan pembelajaran yang lebih bervariasi dan kreatif.

Dalam Permendikbudristek No. 21 Tahun 2022, disebutkan bahwa penilaian pada pendidikan dasar dan menengah harus berbasis kompetensi dan pengembangan karakter. Artinya, penilaian tidak hanya berfokus pada aspek akademik semata, namun juga memperhatikan aspek non-akademik seperti kemampuan beradaptasi dan kemampuan interpersonal. Dalam hal ini, USBN dianggap tidak relevan dengan pendekatan penilaian berbasis kompetensi dan karakter yang diusung oleh Kurikulum Merdeka.

Penghapusan USBN di Kurikulum Merdeka juga didukung oleh banyak ahli pendidikan. Menurut Direktur Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbudristek, Jumeri, USBN selama ini hanya menekankan pada akumulasi nilai, sehingga kurang memberikan gambaran yang utuh tentang kemampuan siswa. Sementara itu, penilaian berbasis kompetensi yang diusung oleh Kurikulum Merdeka akan lebih menekankan pada kemampuan siswa dalam memahami konsep, mengaplikasikan pengetahuan, dan memecahkan masalah.

Penghapusan USBN di Kurikulum Merdeka tentunya bukanlah keputusan yang diambil secara sepihak. Hal ini didasarkan pada berbagai pertimbangan dan hasil riset terkait efektivitas USBN dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Dengan adanya Kurikulum Merdeka, diharapkan pendidikan di Indonesia semakin baik dan menghasilkan generasi yang lebih kompeten dan berakhlak mulia.

Tidak dapat dipungkiri bahwa ujian sekolah berstandar nasional (USBN) menjadi momok bagi siswa dan guru di seluruh Indonesia. Kendati USBN telah dihapuskan dalam kurikulum merdeka, masih ada beberapa pihak yang mempertanyakan keputusan tersebut. Namun, sebenarnya penghapusan USBN adalah sebuah langkah yang positif dan beralasan. Selain memberikan tekanan yang berat pada siswa dan guru, USBN juga kerap kali menimbulkan kasus kecurangan, baik oleh siswa maupun oleh guru. Beberapa waktu lalu, misalnya, terjadi skandal kecurangan USBN di beberapa daerah di Indonesia, di mana guru memberikan jawaban-jawaban kepada siswa secara terang-terangan. Kecurangan semacam ini jelas merusak nilai-nilai integritas dan moralitas dalam pendidikan.

Selain itu, penghapusan USBN juga sejalan dengan tujuan kurikulum merdeka yang menekankan pada penguatan karakter dan keterampilan hidup siswa, bukan hanya pada pencapaian nilai akademik semata. Dalam kurikulum merdeka, penilaian dilakukan secara holistik dan komprehensif, dengan mengevaluasi seluruh aspek perkembangan siswa, termasuk keterampilan sosial dan emosional.

Tentu saja, penghapusan USBN tidak serta merta berarti penilaian dan evaluasi dihapuskan. Sebaliknya, ada berbagai macam penilaian alternatif yang dapat dilakukan, seperti penilaian formatif dan sumatif yang dilakukan secara terintegrasi dalam proses pembelajaran. Selain itu, evaluasi diri dan evaluasi sejawat (peer assessment) juga dapat dijadikan alat penilaian yang efektif dalam menilai kemampuan siswa.

Penghapusan USBN dalam kurikulum merdeka merupakan langkah yang tepat dan positif, karena dapat mengurangi tekanan dan kecurangan dalam pendidikan, serta lebih fokus pada pengembangan karakter dan keterampilan siswa. Pendidikan haruslah diarahkan pada tujuan yang lebih luas dan menyeluruh, dan penghapusan USBN adalah langkah awal yang baik dalam mewujudkan hal tersebut.

Yang harus menjadi perhatian bagi semua lini pendidikan adalah masih adanya potensi USBN mini di lingkup kecil misalnya kabupatan atau kecamatan. Gerakan bawah tanah ini sangat berpotensi mark up dan pemborosan anggaran yang dalam pelaksanaan USBN sebelumnya telah menjadi sorotan publik. Beberapa kasus ditemukan adanya praktik mark up biaya untuk pengadaan bahan dan soal USBN yang tidak sesuai dengan kebutuhan, serta pemborosan anggaran untuk pengawas dan penyusunan laporan USBN yang berlebihan. Hal ini jelas merugikan anggaran pendidikan dan memberikan dampak negatif pada kualitas pendidikan.

Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Yayasan Indonesia untuk Keadilan (YIK) pada tahun 2018 menunjukkan bahwa terdapat praktik mark up pada pengadaan bahan dan soal USBN di beberapa daerah di Indonesia, seperti di Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Cirebon, dan Kabupaten Sleman. Selain itu, praktik pemborosan anggaran juga terjadi dalam pelaksanaan USBN, seperti pengeluaran yang tidak perlu untuk pengawas dan penyusunan laporan USBN.

Fakta ini mengindikasikan bahwa pelaksanaan USBN yang seharusnya menjadi sarana evaluasi dan pengukuran mutu pendidikan, malah dimanfaatkan untuk tujuan yang tidak sesuai dan merugikan anggaran pendidikan. Oleh karena itu, penghapusan USBN dalam Kurikulum Merdeka bisa menjadi solusi untuk menghindari potensi mark up dan pemborosan anggaran yang dapat mengganggu efektivitas penggunaan anggaran pendidikan.

Membandingkan kualitas pendidikan antara Indonesia dan negara lain yang tidak melaksanakan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) mungkin agak sulit karena banyak faktor yang mempengaruhi kualitas pendidikan. Namun, beberapa negara seperti Finlandia dan Norwegia dikenal karena memiliki sistem pendidikan yang efektif dan berkualitas tanpa menerapkan tes standar yang ketat seperti USBN.

Sistem pendidikan Finlandia, misalnya, dikenal sebagai salah satu yang terbaik di dunia. Mereka memiliki pendekatan yang berfokus pada belajar melalui pengalaman dan pemecahan masalah, serta menekankan pentingnya kreativitas dan kebebasan siswa dalam mengeksplorasi minat mereka. Selain itu, guru di Finlandia dianggap sebagai profesi yang sangat dihormati, sehingga menarik orang-orang berkualitas tinggi untuk menjadi guru.

Norwegia juga dikenal karena pendidikan yang berkualitas dan memberikan kebebasan bagi siswa untuk mengeksplorasi minat mereka. Sistem pendidikan Norwegia menekankan pentingnya pembelajaran seumur hidup dan menawarkan banyak pilihan kurikulum dan jalur pendidikan yang berbeda. Selain itu, pendidikan di Norwegia didanai dengan baik oleh pemerintah dan dikelola secara terpusat, sehingga tidak ada kekhawatiran tentang korupsi atau mark up anggaran. Perbandingan ini menunjukkan bahwa kualitas pendidikan yang baik tidak selalu bergantung pada penggunaan USBN atau tes standar lainnya. Pendidikan yang efektif membutuhkan pendekatan yang holistik, termasuk fokus pada pengalaman belajar siswa, kreativitas, kebebasan, dan profesionalisme guru.

Dari semua aspek di atas, dapat disimpulkan bahwa penghapusan USBN pada kurikulum merdeka merupakan sebuah kebijakan yang diambil oleh pemerintah untuk menciptakan pendidikan yang lebih bermakna dan menarik bagi siswa. Kebijakan ini didasarkan pada Permendikbudristek No. 21 Tahun 2022 tentang Standar Penilaian Pendidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah yang mengarah pada penilaian berbasis kompetensi dan pengembangan keterampilan siswa. Meskipun ada kekhawatiran mengenai potensi mark up dan pemborosan anggaran USBN, namun kita dapat menarik pelajaran dari negara lain yang tidak menggunakan sistem USBN dan berhasil mencapai kualitas pendidikan yang baik seperti Finlandia.

Dalam rangka menciptakan sistem pendidikan yang lebih baik, diperlukan kerja sama antara semua pihak terkait seperti pemerintah, sekolah, guru, orang tua, dan masyarakat. Pemerintah perlu memastikan bahwa kebijakan yang diambil didukung oleh regulasi yang jelas dan memadai serta dilaksanakan dengan transparan dan akuntabel. Sekolah dan guru perlu berinovasi dan beradaptasi dengan perubahan dan menyesuaikan cara mengajar yang lebih menarik dan efektif. Orang tua dan masyarakat perlu memberikan dukungan dan motivasi kepada anak-anak untuk belajar dan mengembangkan diri. Dengan semua pihak bekerja sama dan berkontribusi dalam meningkatkan kualitas pendidikan, diharapkan Indonesia dapat mencapai tujuan utamanya, yaitu menciptakan generasi muda yang terdidik dan mampu bersaing secara global.

Penulis : Jabal subagis

Editor : Melinda