H. Yurman Hamedi Apresiasi Pengukuhan Desa Binaan Menuju Desa Sadar Hukum di Kabupaten Bengkulu Tengah 

Bengkulu, beritakita1.click – Anggota DPRD Provinsi Bengkulu, H. Yurman Hamedi, memberikan dukungan penuh pada kegiatan pengukuhan Desa Binaan menuju Desa Sadar Hukum di Pendopo Bukit Kandis. Pengukuhan tersebut dilaksanakan oleh perwakilan Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu, yang diwakili oleh Kadiv Pelayanan Hukum dan HAM, Dr. Andrieansjah, S.T., S.H., M.M., di Pendopo Bukit Kandis.

Acara tersebut dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Bengkulu Tengah, Eka Nurmeini, S.E., M.Pd., perwakilan Kejari Bengkulu Tengah, Polres, PMD, Kabag Hukum, Camat, Kades, dan undangan lainnya.

Dalam sambutannya, Andrieansjah menyampaikan bahwa kegiatan pengukuhan tersebut merupakan kolaborasi antara Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu. Dia mengapresiasi responsif dan antusiasme Pemkab Bengkulu Tengah dalam mempersiapkan dan melaksanakan pengukuhan Desa Binaan untuk mewujudkan desa sadar hukum, yang dianggap penting dalam membangun budaya hukum di masyarakat Kabupaten Bengkulu Tengah.

Eka Nurmeini menambahkan bahwa sebelumnya Kabupaten Bengkulu Tengah sudah memiliki 8 Desa Binaan Sadar Hukum, dan pengukuhan ini merupakan upaya bersama antara Kemenkumham dan Pemerintah Daerah untuk menguatkan kesadaran hukum masyarakat, yang dianggap sebagai kunci terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang aman, tertib, damai, dan sejahtera.

Pada hari tersebut, dilakukan pengukuhan 7 Desa, yaitu Desa Durian Demang, Desa Bukit, Desa Lubuk Langkap, Desa Arga Indah II, Desa Pematang Tiga Lama, Desa Jambu, dan Desa Kembang Seri. Dengan demikian, total desa sadar hukum yang sudah dikukuhkan menjadi 15 Desa di Kabupaten Bengkulu Tengah. Selain itu, kolaborasi antara Pemda dengan Kemenkumham juga mendorong perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI), dengan sekitar 17 UMKM di Bengkulu Tengah sudah terdaftar HAKI-nya, bertujuan agar produk mereka tidak bisa diklaim oleh orang lain.

Dukungan dari H. Yurman Hamedi sebagai anggota DPRD Provinsi Bengkulu menegaskan komitmen untuk mendukung upaya pemerintah daerah dalam membangun kesadaran hukum dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bengkulu Tengah. Langkah-langkah ini diharapkan dapat memberikan dampak positif dalam pembangunan di wilayah tersebut.

Bengkulu, 7 Maret 2024 – Anggota DPRD Provinsi Bengkulu, H. Yurman Hamedi, memberikan dukungan penuh pada kegiatan pengukuhan Desa Binaan menuju Desa Sadar Hukum di Pendopo Bukit Kandis, yang berlangsung pada Rabu (06/03/2024). Pengukuhan tersebut dilaksanakan oleh perwakilan Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu, yang diwakili oleh Kadiv Pelayanan Hukum dan HAM, Dr. Andrieansjah, S.T., S.H., M.M., di Pendopo Bukit Kandis.

Acara tersebut dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Bengkulu Tengah, Eka Nurmeini, S.E., M.Pd., perwakilan Kejari Bengkulu Tengah, Polres, PMD, Kabag Hukum, Camat, Kades, dan undangan lainnya.

Dalam sambutannya, Andrieansjah menyampaikan bahwa kegiatan pengukuhan tersebut merupakan kolaborasi antara Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu. Dia mengapresiasi responsif dan antusiasme Pemkab Bengkulu Tengah dalam mempersiapkan dan melaksanakan pengukuhan Desa Binaan untuk mewujudkan desa sadar hukum, yang dianggap penting dalam membangun budaya hukum di masyarakat Kabupaten Bengkulu Tengah.

Eka Nurmeini menambahkan bahwa sebelumnya Kabupaten Bengkulu Tengah sudah memiliki 8 Desa Binaan Sadar Hukum, dan pengukuhan ini merupakan upaya bersama antara Kemenkumham dan Pemerintah Daerah untuk menguatkan kesadaran hukum masyarakat, yang dianggap sebagai kunci terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang aman, tertib, damai, dan sejahtera.

Pada hari tersebut, dilakukan pengukuhan 7 Desa, yaitu Desa Durian Demang, Desa Bukit, Desa Lubuk Langkap, Desa Arga Indah II, Desa Pematang Tiga Lama, Desa Jambu, dan Desa Kembang Seri. Dengan demikian, total desa sadar hukum yang sudah dikukuhkan menjadi 15 Desa di Kabupaten Bengkulu Tengah. Selain itu, kolaborasi antara Pemda dengan Kemenkumham juga mendorong perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI), dengan sekitar 17 UMKM di Bengkulu Tengah sudah terdaftar HAKI-nya, bertujuan agar produk mereka tidak bisa diklaim oleh orang lain.

Dukungan dari H. Yurman Hamedi sebagai anggota DPRD Provinsi Bengkulu menegaskan komitmen untuk mendukung upaya pemerintah daerah dalam membangun kesadaran hukum dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bengkulu Tengah. Langkah-langkah ini diharapkan dapat memberikan dampak positif dalam pembangunan di wilayah tersebut.