H. Sujono, Langkah Pemkab Bengkulu Utara Dalam Berkonsultasi Dengan Kemendagri terkait APBD 2024 

Bengkulu, beritakita1.click – Anggota DPRD Provinsi Bengkulu, H. Sujono, mendukung langkah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkulu Utara dalam menyikapi persoalan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024.

Sujono mengatakan bahwa langkah Pemkab Bengkulu Utara dalam berkonsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait APBD 2024 adalah langkah yang tepat.

“Saya mendukung langkah Pemkab Bengkulu Utara dalam berkonsultasi dengan Kemendagri terkait APBD 2024. Ini adalah langkah yang tepat untuk memastikan bahwa penyusunan APBD sudah sesuai dengan aturan yang berlaku,” kata Sujono.

Sujono menjelaskan bahwa Kemendagri telah memberikan surat kepada Gubernur Bengkulu yang menegaskan bahwa tahapan penyusunan APBD 2024 yang dilakukan Pemkab Bengkulu Utara sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Surat dari Kemendagri ini menegaskan bahwa Pemkab Bengkulu Utara sudah bekerja dengan baik dalam menyusun APBD 2024. Ini harus diapresiasi,” ujar Sujono.

Sujono berharap agar polemik yang terjadi selama ini terkait APBD 2024 dapat segera selesai. Ia mengajak semua pihak untuk mendukung langkah Pemkab Bengkulu Utara dalam menjalankan program-program pembangunan daerah.

“Saya berharap agar polemik ini segera selesai. Kita semua harus mendukung langkah Pemkab Bengkulu Utara dalam menjalankan program-program pembangunan daerah,” imbuh Sujono.

Sebelumnya, Pemkab Bengkulu Utara telah melakukan koordinasi dengan Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri terkait persoalan APBD 2024. Kemendagri kemudian mengeluarkan surat yang menegaskan bahwa tahapan penyusunan APBD 2024 yang dilakukan Pemkab Bengkulu Utara sudah sesuai dengan aturan yang berlaku.

Surat tersebut juga meminta Gubernur Bengkulu selaku wakil pemerintah di daerah untuk memfasilitasi permasalahan APBD Bengkulu Utara tersebut. Termasuk memberikan nomor registrasi Ranperda dengan pertimbangan Pemda Bengkulu Utara dinilai telah menindaklanjuti hasil verifikasi yang dilakukan Pemprov.

Sekda Bengkulu Utara H. Fitriyansyah, S.STP, MM mengatakan bahwa saat ini Pemkab Bengkulu Utara tinggal menunggu tindak lanjut dari Pemprov.

“Kita tinggal menunggu tindak lanjut dari surat Kemendagri tersebut serta menunggu nomor register dari Pemprov,” terangnya.

Fitriyansyah menegaskan bahwa dalam proses pembahasan APBD, Pemkab Bengkulu Utara sudah sesuai dengan aturan.

“Yang lebih penting dari hal tersebut, ini membuktikan terkait polemik yang terjadi selama ini. Ini membuktikan jika kita sudah sesuai dengan aturan perundangan,” terangnya.

Pemda Bengkulu Utara memang menyurati dan berkonsultasi langsung dengan Kementerian Dalam Negeri dengan membawa seluruh dokumen pembahasan Ranperda APBD 2024.

“Kita berkonsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri terkait APBD tersebut, karena ini terkait program-program yang harusnya sudah dijalankan daerah sesuai dengan jadwal,” tutupnya.