Ketua Komisi I DPRD Provinsi Bengkulu Dempo: Tower BTS Dibangun, Masyarakat Desa Bisa Nikmati Sinyal Seluler
Bengkulu, beritakita1.click – Tahun 2023 ini, Provinsi Bengkulu tidak ada lagi daerah blankspot atau titik kosong jaringan telekomunikasi. Pasalnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu sudah menganggarkan Rp 1,5 miliar untuk membangun jaringan telekomunikasi dan internet.
Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Kominfotik) Provinsi Bengkulu H. Moh. Redhwan Arif S.Sos M.PH mengatakan, pembangunan jaringan itu akan membebaskan Bengkulu dari blankspot. “Tahun ini, blankspot bisa kita hilangkan,” terangnya
Dijelaskannya, daerah blankspot jaringan itu tersebar di kabupaten se-Provinsi Bengkulu. Totalnya ada 80 titik desa blankspot seperti di Bengkulu Selatan 1 desa blank spot, sinyal lemah 3 desa. Lalu Kabupaten Seluma ada 8 desa blank spot, Kabupaten Kaur 32 desa, Bengkulu Tengah 15 desa, Mukomuko 7 desa, Bengkulu Utara 10 desa.
Kemudian di Kabupaten Lebong blank spot 10 desa dan sinyal lemah 11 desa. Kabupaten Rejang Lebong 8 desa blank spot dan 12 desa sinyal lemah. Terakhir di Kepahiang ada 2 desa sinyal lemah. “Titiknya masih titik lama, ada 80 daerah blank spot,” bebernya.
Untuk pembangunan jaringan tersebut, Redhwan menargetkan pada bulan Mei mendatang bisa direalisasikan. Sebab pembangunan itu membutuhkan proses lelang. “Mei mudah-mudahaan sudah bisa kita kerjakan,” ungkap Redhwan.
Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Provinsi Bengkulu Dempo Xler S.IP M.AP menegaskan, persoalan blankspot jaringan telekomunikasi itu sudah diprogramkan. Pada tahun 2023-2024, tidak ada lagi wilayah Bengkulu yang blank spot. “Tahun ini, persoalan blankspot sudah bisa diatasi. OPD saya minta untuk segara bergerak,” tegas Dempo.
Dempo mengatakan, dalam mengatasi desa blankspot tentu harus menggunakan solusi kreatif dan inovatif. Caranya dengan membangun tower base transceiver system (BTS) secara mandiri di 80 desa tersebut. “Jika tower BTS itu bisa dibangun, maka semua desa pasti ada sinyal seluler,” ujarnya.
Dempo menegaskan, desa bebas blankspot itu tujuannya untuk mendukung program pemerintah pusat yang sedang melaksanakan program Satu Data Indonesia (SDI). Terlebih pemprov juga telah memprogramkan hal sama atas akselerasi program pemerintah pusat dan daerah. “Jika teratasi, maka akan terwujudnya sarana komunikasi publik yang terintegrasi,” tuturnya.
Selain membebaskan desa blankspot, Dempo mengatakan akan mendukung pemprov dalam memperluas cakupan dan sarana informasi ke publik. Sebab Provinsi Bengkulu membutuhkan branding agar Bengkulu bisa dikenal luas. Dampaknya tentu akan menarik minat investor datang ke Bengkulu.
“Tidak hanya investor, wisatawan juga akan meningkat dengan informasi yang disajikan tentang Bengkulu. Termasuk memperkenalkan Bengkulu sebagai daerah yang ramah. Sehingga dengan branding Bengkulu yang baik ini akan mendatangkan PAD dan menambah income masyarakat,” tutupnya.
Editor: Melinda